Hanya 35% sampah yang mampu dikelola, sementara 65% sisanya berakhir mencemari sungai, laut, atau dibakar secara ilegal yang melepaskan zat karsinogenik seperti dioksin. Data yang diambil dari data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), bukanlah sekadar angka statistik, melainkan kegagalan sistemik yang bermula dari meja anggaran.
Akar masalahnya bukan sekadar perilaku masyarakat, melainkan “cekikan” anggaran. Rata-rata pemerintah daerah hanya mengalokasikan 0,4% dari APBD untuk pengelolaan sampah. Padahal, para ahli menekankan angka ideal minimal 3% hingga 5% agar sistem hulu ke hilir bisa berjalan.
Sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat (mencapai 4,95% pada 2023), Jawa Timur menghadapi konsekuensi logis: lonjakan timbulan sampah. Di kota-kota besar seperti Malang, volume sampah harian bisa mencapai 800 ton, terutama saat momen perayaan.
Namun, potret miris terlihat pada daya serap daur ulang. Secara nasional, tingkat daur ulang plastik baru menyentuh angka 11%, sementara lebih dari setengahnya (53%) langsung dibuang ke TPA. Di Jawa Timur, meskipun inisiatif seperti Bank Sampah dan rumah kompos mulai menjamur di Surabaya, tantangan terbesar tetap pada sampah rumah tangga yang masih didominasi sampah organik (sekitar 58%) yang seringkali tidak terolah dan hanya menambah beban air lindi di TPA.
65% Sampah Berakhir Jadi Polusi
Data saat ini menunjukkan angka yang mencemaskan: hanya sekitar 35% sampah di Indonesia yang mampu dikelola dengan baik. Artinya, mayoritas sampah kita (65%) tidak berakhir di tempat pengolahan yang benar.
Lalu, ke mana sisa sampah tersebut pergi? Sebagian besar berakhir di lingkungan—mencemari sungai, menyumbat drainase, hingga berakhir di laut. Fenomena pembakaran sampah secara ilegal di pemukiman juga masih menjadi pemandangan umum. Praktik ini bukan solusi, melainkan ancaman kesehatan serius karena melepaskan zat beracun seperti dioksin dan furan ke udara yang kita hirup.
Dampak dari “Salah Prioritas”
Kesenjangan anggaran ini menciptakan efek domino yang merusak:
- Infrastruktur Usang: Banyak truk sampah yang sudah tidak layak pakai dan alat berat di TPA sering rusak.
- Gaji Petugas Rendah: Kurangnya apresiasi finansial bagi petugas kebersihan mengurangi efektivitas pembersihan di lapangan.
- Gagalnya Teknologi: Rencana pembangunan fasilitas canggih seperti Waste-to-Energy (PLTSa) seringkali terhenti karena biaya operasional (tipping fee) yang tidak mampu dibayar oleh Pemda.
Mengatasi krisis ini memerlukan keberanian politik dari kepala daerah untuk menaikkan prioritas anggaran sampah. Sampah tidak boleh lagi dianggap sebagai urusan sampingan, melainkan layanan dasar publik yang setara dengan kesehatan dan pendidikan. Tanpa komitmen finansial yang kuat, target Indonesia Bersih Sampah akan tetap menjadi angan-angan, sementara 65% sampah kita akan terus meracuni ekosistem.
Terobosan PPN 1%: Pajak untuk Bumi
Guna memecah kebuntuan finansial ini, muncul gagasan untuk menerapkan PPN Sampah 1%. Logikanya sederhana namun kuat:
- Prinsip Pencemar Membayar: Setiap barang yang dibeli masyarakat pasti menghasilkan sampah (kemasan atau residu). Dengan menyisihkan 1% dari PPN, konsumen otomatis membayar “biaya pemulihan” lingkungan atas apa yang mereka beli.
- Dana Abadi Lingkungan: Pengalihan 1% PPN (dari total 11%) bisa dialokasikan sebagai Trust Fund atau Dana Alokasi Khusus (DAK) Persampahan. Ini akan menambal defisit APBD secara otomatis dan stabil.
- Jaminan Investasi: Dengan dana yang pasti, pemerintah daerah mampu membayar pihak swasta untuk membangun teknologi seperti Refuse Derived Fuel (RDF) atau PLTSa tanpa takut gagal bayar.
Bayangkan jika setiap transaksi belanja kita memberikan kontribusi nyata bagi pengadaan truk sampah listrik, pembangunan fasilitas pemilah otomatis, hingga subsidi bagi industri daur ulang (reuse). PPN 1% ini bukan lagi sekadar beban pajak, melainkan “premi asuransi lingkungan” agar anak cucu kita tidak mewarisi tanah dan air yang beracun.
Ini adalah bentuk keadilan ekologis. Mereka yang mengonsumsi lebih banyak, berkontribusi lebih besar dalam membiayai sistem pembersihan bumi. Tanpa keberanian melakukan perombakan kebijakan fiskal seperti ini, kita hanya akan terus “menambal sulam” masalah sampah dengan anggaran yang selalu habis sebelum sampah sempat terangkut.
Solusi Hulu ke Hilir: Lebih dari Sekadar Membuang
Pengelolaan sampah yang efektif harus bersifat integratif, bukan sekadar memindahkan masalah ke TPA:
- Hulu (Pemisahan di Sumber): Transformasi masyarakat melalui prinsip 5R (Reduce, Reuse, Recycle, Replace, Replant) sangat krusial. Edukasi harus dipaksa melalui regulasi yang mewajibkan setiap rumah tangga memilah sampah organik dan anorganik.
- Tengah (Infrastruktur Antara): Penguatan TPST 3R (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) di tingkat kecamatan untuk memastikan hanya sampah residu (yang benar-benar tidak bisa diolah) yang masuk ke TPA.
- Hilir (Teknologi Pengolahan): TPA tidak boleh lagi menggunakan sistem open dumping yang mencemari air tanah. Pemanfaatan teknologi seperti Refuse Derived Fuel (RDF) atau PLTSa seperti di Benowo harus didukung oleh skema pembiayaan pusat dan daerah yang sehat.
Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat sampah yang kian mengkhawatirkan. Di balik tumpukan limbah yang menggunung di TPA hingga polusi plastik di lautan, terdapat dua masalah sistemik yang menjadi akar kegagalan kita: rendahnya angka pengelolaan sampah dan minimnya dukungan finansial dari pemerintah daerah.
Anatomi Sampah Kita
Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) terbaru, komposisi sampah di Indonesia masih didominasi oleh sisa-sisa kehidupan yang seharusnya bisa kembali ke alam jika dikelola dengan benar:
- Sampah Organik (Sisa Makanan & Kayu/Ranting): Merupakan komponen terbesar, mencapai 50% hingga 60% dari total timbulan sampah nasional. Sampah jenis inilah yang paling banyak menumpuk di TPA dan menghasilkan gas metana yang 28 kali lebih berbahaya daripada dalam memicu pemanasan global.
- Sampah Anorganik: Mencakup sekitar 40% hingga 50% dari total sampah, dengan sampah plastik (18,74%) sebagai penyumbang terbesar kedua setelah sisa makanan, diikuti oleh kertas, logam, kain, dan kaca.
- Sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun): Meskipun persentasenya relatif kecil (seringkali masuk dalam kategori “Lain-lain” atau residu sekitar 7-10%), sampah B3 rumah tangga seperti baterai bekas, lampu merkuri, dan botol deterjen adalah ancaman kesehatan paling nyata bagi tanah dan air tanah kita jika tercampur di TPA umum.
Di Jawa Timur, pola serupa terlihat jelas. Di kota besar seperti Surabaya, sampah organik rumah tangga dapat mencapai 58%, disusul oleh popok/pembalut (13%) dan plastik (11,1%).
Analisis Perbandingan: Status Quo vs Revolusi PPN 1%
Untuk memahami urgensi kebijakan ini, kita perlu melihat jurang pemisah antara kemampuan finansial daerah saat ini dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Potensi Pendanaan: Matematika Lingkungan
- Sebagai gambaran, jika penerimaan PPN Nasional mencapai kisaran Rp700 Triliun per tahun, maka alokasi 1% (atau 1/11 dari total PPN) akan menghasilkan dana segar sekitar Rp63,6 Triliun per tahun.
- Dana ini jauh melampaui total akumulasi anggaran sampah seluruh Pemda saat ini yang rata-rata hanya merogoh kocek “receh” dari APBD-nya. Dengan dana ini, Indonesia tidak hanya mampu membersihkan sampah di Jawa Timur atau Surabaya saja, tapi mampu membangun infrastruktur serupa PSEL Benowo di setiap provinsi di Indonesia.
Juara Pembuang Makanan Dunia
Di tengah perjuangan mengatasi stunting dan ketimpangan gizi, Indonesia menghadapi kenyataan pahit sebagai penghasil sampah makanan (food waste) terbesar ke-4 di dunia (setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat). Setiap tahunnya, Indonesia membuang sekitar 20,9 juta ton makanan yang sebenarnya masih layak konsumsi.
Angka ini bukan sekadar statistik sampah, melainkan ironi kemanusiaan. Jika dikelola dengan bijak, jumlah makanan yang terbuang tersebut diperkirakan mampu mencukupi kebutuhan nutrisi bagi 61 hingga 125 juta penduduk Indonesia. Dari sisi ekonomi, kelalaian ini menyebabkan kerugian negara yang fantastis, mencapai Rp213 hingga Rp551 triliun per tahun.
